Papua: Konflik bersenjata di Paniai, ribuan warga sipil mengungsi - ‘‘Roh Kudus, berkati kami agar bisa selamat’ - BBC News Indonesia (2024)

Empat tahun silam, orang-orang muda di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua, menolak pembangunan pos Koramil di wilayah itu. Mereka cemas kampungnya akan menjadi episentrum baru konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sejak April lalu, kekhawatiran itu perlahan menjadi kenyataan. Kini ribuan orang dari distrik itu lari mencari keselamatan.

Rombongan TNI dan kepolisian masuk ke Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, pada 14 Juni lalu. Pagi itu mereka datang dalam kondisi ‘siap tempur’. Menumpang truk dan kendaraan taktis, mereka menenteng persenjataan.

Warga sipil di berbagai kampung di kecamatan tersebut terkejut melihat kehadiran aparat. Lukas Yatipai, seorang laki-laki paruh baya di Bibida, mendengar helikopter terbang di langit kampungnya. Dia juga mendengar suara tembakan.

Dalam sekejap, kata Lukas, masyarakat keluar dari rumah-rumah mereka—sebagian lari ke hutan, ada pula yang mencari perlindungan ke tempat yang mereka sebut rumah Tuhan: gereja.

Perempuan, anak-anak, termasuk laki-laki dewasa keluar dari Bibida dalam berbagai rombongan berbeda.

Seorang perempuan memanjatkan doa dalam suara yang keras saat ia dan keluarganya bergegas mencari keselamatan ke bangunan milik Gereja Katolik Salib Suci.

Dalam bahasa ibunya, dia berkata, “dalam situasi perang ini, curahkanlah Roh Kudus kepada umat agar kami bisa melewati cobaan ini dengan selamat.”

Suara letusan tembakan berulang kali terdengar saat perempuan itu menuturkan doanya. Warga terlihat terus berjalan di tengah situasi itu.

Sebagian dari mereka menenteng noken dan kain-kain besar berisi pakaian, bahan makanan, dan harta paling berharga mereka.

Warga berjalan kaki dari enam kampung di Bibida menuju gereja yang berada di pusat kabupaten. Mereka menempuh perjalanan sekitar empat kilometer, selama hampir satu jam.

“Kami takut karena tiba-tiba personel TNI-Polri masuk ke kampung, tiba-tiba ada tembakan,” kata Lukas.

“Jadi masyarakat lari, bahkan ada yang ke hutan. Kami takut dengan alat-alat perang mereka,” ujar Lukas.

Gelombang pengungsian warga sipil keluar dari berbagai kampung di Bibida terus terjadi sampai Selasa (18/06). Para pejabat di Paniai tidak memiliki catatan tentang jumlah pengungsi.

Seorang petinggi gereja memperkirakan, warga yang telah meninggalkan Bibida berjumlah lebih dari 2.000 orang. Bukan hanya gereja, mereka mencari perlindungan ke rumah kerabat di sekitar Paniai, tapi juga di hutan.

“Situasi seperti ini belum pernah terjadi,” kata Pastor Herman Betu, yang mengepalai Gereja Katolik Salib Suci.

“Kehadiran aparat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Jumlah aparat sebelumnya tidak pernah sebanyak ini,” ujar Herman.

Herman berkata, situasi di Madi—pusat pemerintahan Paniai—dan Bibida mencekam. Aparat militer dan kepolisian bersenjata lengkap terus berpatroli.

Tidak ada aparat yang menjaga Gereja Katolik Salib Suci—pusat pengungsian dalam beberapa hari terakhir. Pengurus gereja bersama sejumlah laki-laki dewasa yang mengungsi, kata Herman, mengambil inisiatif. Mereka secara bergantian mengawasi situasi di sekitar gereja.

Dalam dua hari terakhir, Herman menyebut warga Distrik Paniai Timur juga mulai meninggalkan kampung. Sebagian dari mereka bergabung dengan warga Bibida di Gereja Katolik Salib Suci.

“Warga di sepanjang jalan dari Madi menuju Bibida sudah mengungsi. Ada yang ke rumah kerabat, ada juga yang turun ke Nabire,” kata Herman.

Merujuk data Pemerintah Kabupaten Nabire, terdapat 490 warga Bibida yang saat ini tengah mengungsi di Gereja Katolik Santo Stefanus Jayanti. Gereja ini berjarak sekitar 250 kilometer dari Bibida.

Jarak itu nyaris setara jarak yang harus ditempuh untuk berangkat dan pulang dalam rute Jakarta-Bandung.

Bagaimana konteks konflik bersenjata di Paniai?

Bibida adalah satu dari total 24 distrik di Paniai. Luas Bibida mencapai 450 kilometer persegi atau lebih dari setengah area DKI Jakarta.

Mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas permukaan laut itu bekerja sebagai pekebun. Mereka memenuhi kebutuhan pangan dengan sistem kebun berpindah dan berburu.

Bibida, sebagaimana wilayah Paniai lainnya, masuk kategori wilayah dengan kemiskinan ekstrem, menurut pemerintah pusat.

Pada akhir tahun 2021, orang-orang muda Bibida dari beberapa perkumpulan mahasiswa Paniai berdemonstrasi. Mereka menolak rencana pembangunan pos komando rayon militer (koramil) di kampung mereka.

Penolakan ini muncul tak lama usai pelantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada November 2021.

Di hadapan anggota DPR di Senayan, Jakarta, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, dan juga tatkala berkunjung ke kantor Kodam Cenderawasih di Jayapura pada awal masa jabatannya, Andika mengungkap sebuah rencana—yang kemudian ditolak sejumlah kelompok di Paniai.

Andika kala itu berkata, TNI harus memakai strategi teritorial dan pendekatan sosial di Papua.

Strategi teritorial yang disebut Andika merupakan bagian dari Doktrin Perang Wilayah yang dipelajari setiap perwira TNI di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung.

Doktrin tersebut digagas pada tahun 1958, saat Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) dan Permesta memulai perlawanan militer terhadap pemerintahan Soekarno.

Dalam kajian yang terbit tahun 1963, RAND Corporation, sebuah lembaga riset yang pemberi masukan kepada militer AS, menyebut strategi teritorial disusun Panitia Doktrin Angkatan Darat. Panitia ini dibentuk oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat Ketua Gabungan Kepala Staf Angakan Bersenjata.

“Panitia itu menyelesaikan laporan pada akhir 1958,” tulis Guy Jean Pauker, peneliti Rand Corporation. Nama Pauker, dalam sejumlah kajian akademis, disebut terlibat dalam Tragedi 1965.

“Laporan itu menekankan, tentara Indonesia hanya bisa berhasil mengatasi pemberontak jika tentara bisa meraih dukungan simpatik dari warga sipil,” kata Pauker.

Pauker juga menulis, doktrin perang wilayah itu tak lepas dari pemikiran Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya yang terbit tahun 1953.

“Mustahil tentara dapat membasmi pemberontakan bersenjata yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, jika hanya menggunakan kekuatan senjata semata,” tulis Pauker, mengutip Nasution.

“Sangat penting untuk memisahkan gerilyawan dari masyarakat mereka. Strategi ini hanya bisa dicapai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tulis Pauker, merujuk Nasution.

Saat mulai menjadi orang nomor satu di TNI, Andika Perkasa berkata, strategi pendekatan sosial akan dilaksanakan para tentara yang didatangkan dari luar Papua.

Dia menyebut, para tentara yang akan “bersentuhan langsung dengan masyarakat” itu bakal ditempatkan di berbagai komando distrik militer (kodim) dan koramil.

Untuk melaksanakan strategi itu, Andika mencanangkan pembentukan delapan kodim dan belasan koramil baru di seluruh Papua.

Rencana pembangunan koramil di Distrik Bibida, yang ditolak sejumlah kalangan, muncul dalam proyeksi Andika tersebut.

Baca juga:

Pada pertengahan November 2021, dalam sebuah seremoni sederhana, Kepala Distrik Bibida, Yoris Zongganau, menyerahkan dokumen hibah sebidang tanah kepada Komandan Posramil Bibida, Kapten Eben Ezen Pakpahan.

Yoris saat itu membuat klaim, seluruh elemen masyarakat di Distrik Bibida sepakat memberikan tanah untuk pembangunan koramil. Namun perkumpulan mahasiswa Bibida menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Seperti diberitakan Suara Papua, salah satu media lokal di Papua, perkumpulan mahasiswa itu menyebut pembangunan koramil akan menciptakan konflik baru di Bibida. Warga sipil, kata mereka, akan menjadi korban dari konflik tersebut.

“Kami sangat tidak membutuhkan kehadiran TNI dan Polri di Bibida,” kata Jopi Zonggonau, seorang mahasiswa asal distrik tersebut. “TNI dan Polri cukup di ibu kota Paniai saja,” tuturnya.

Penolakan para mahasiswa itu bukan hanya tentang kekhawatiran soal konflik bersenjata. Mereka berkata, hibah tanah itu juga tidak mewakili sikap masyarakat dan para pemilik hak ulayat di Bibida.

BBC News Indonesia telah berusaha menghubungi Yoris Zongganau. Dia tidak memberikan respons sampai liputan ini diterbitkan.

Sebelum polemik rencana pembangunan Koramil Bibida muncul, konflik bersenjata antara aparat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sudah terjadi di sejumlah distrik Paniai.

Pada Agustus 2018, aparat menuduh milisi pro-kemerdekaan itu menyerang kelompok survei yang diberangkatkan Perusahaan Listrik Negara ke Kampung Bokoa, Distrik Wegemuga.

TPNPB pada Mei 2020 mengaku bertanggung jawab atas serangan ke pos kepolisian di Distrik Bogobaida.

Konflik bersenjata terus terjadi di Paniai pada tahun-tahun berikutnya. Pada Maret 2022, kepolisian menuduh TPNPB menembaki pekerja di sebuah penambangan emas tak berizin di Distrik Baya Biru.

Pada September 2022, milisi TPNPB mengakui bahwa mereka membakar kantor Distrik Kebo.

Konflik bersenjata di Paniai pada 10 April lalu meningkat sampai titik yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari itu, TPNPB membunuh Komandan Koramil Aradide, Letnan Dua Oktavianus Sogalrey.

Tak lama berselang setelah peristiwa itu, Juru Bicara TPNPB yang berada di Papua Nugini, Sebby Sambom, menyebut Paniai telah “menjadi zona perang” antara milisi pro-kemerdekaan dengan aparat TNI-Polri.

Satgas Cartenz yang terdiri dari personel TNI-Polri, pada 11 Mei lalu, menangkap laki-laki bernama Anan Nawipa. Juru Bicara Satgas Cartenz, AKBP Bayu Suseno, menuduh Anan merupakan pelaku pembunuhan Danramil Aridide.

Tuduhan itu dibantah Sebby Sambom. Dia membuat klaim, nama Anan tidak pernah tercatat sebagai anggota TPNPB.

“Dia pemuda biasa yang bekerja sebagai pengojek di Jalan Trans Enarotali-Intan Jaya,” kata Sebby.

Kurang dari sepekan, Satgas Cartenz membuat klaim lain bahwa telah menangkap Petrus Pekei, laki-laki yang mereka sebut komandan operasi TPNPB di Paniai.

Baca juga:

Konflik bersenjata belum berhenti terjadi di Paniai. Pada 22 Mei lalu, TPNPB membakar sejumlah kios dan bangunan di Jalan Raya Madi. Di daerah pusat pemerintahan Paniai itu, saling lempar tembakan juga terjadi antara aparat dan milisi pro-kemerdekaan.

Peristiwa itu memicu patroli besar-besaran di Distrik Paniai Timur. RSUD Paniai bahkan ditutup pada akhir Mei lalu. Puluhan pekerja medis berunjuk rasa menolak alih fungsi rumah sakit itu menjadi pos militer.

Protes itu diakhiri dengan kesepakatan para pejabat di Paniai untuk kembali membuka rumah sakit tersebut.

Pada 11 Juni, TPNPB menembak laki-laki bernama Rusli di Distrik Bibida. Mereka menuduh Rusli merupakan anggota TNI.

Tudingan itu dibantah Satgas Cartenz yang menyebut laki-laki asal Jeneponto, Sulawesi Selatan itu bekerja sebagai sopir angkutan umum di Paniai.

Empat hari setelahnya, pasukan bersenjata TNI-Polri masuk ke Distrik Bibida. Kedatangan mereka inilah yang memicu gelombang pengungsian massal warga sipil.

AKBP Bayu Suseno berkata, pihaknya “memindahkan sebagian masyarakat ke tempat aman sehingga Satgas Cartenz bisa melakukan operasi penegakan hukum yang terukur”. Mereka menyasar milisi yang dipimpin Undius Kogoya.

Pada 14 Juni itu, kecemasan yang disampaikan para mahasiswa asal Bibida pada November 2021 menjadi sebuah kenyataan. Konflik bersenjata akhirnya pecah di distrik mereka.

“Tidak pernah seperti ini,” kata Lukas Yatipai, mantan kepala kampung di Distrik Bibida. “Baru kali ini helikopter dan pasukan darat masuk ke Bibida,” tuturnya.

Bayu berkata, dalam operasi mereka di Bibida, aparat menembak anggota TPNPB bernama Baganiok Murib hingga tewas.

Namun seorang laki-laki lain bernama Pilemon Gobai juga tewas dalam rentetan kontak senjata yang terjadi sejak akhir pekan lalu.

Bayu membantah aparat membunuh Pilemon. Sebaliknya, Sebby Sambom menuduh personel TNI/Polri berada di balik kematian laki-laki itu.

Anggota DPRD Paniai, Marten Tenouye, mengikuti pertemuan yang dihadiri pejabat kepolisian, militer, pemda, dan perwakilan gereja terkait jenazah Pilemon. Marten berkata, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh laki-laki tersebut.

Pilemon adalah warga sipil, kata Pastor Herman Betu.

Ketika Pilemon tewas, Sabtu lalu, isterinya tengah mengungsi di Kampung Komopa, Distrik Aridide.

Apa solusi yang diharapkan warga sipil?

Warga sipil yang mengungsi di Gereja Katolik, baik di Paniai maupun Nabire, telah enam hari meninggalkan rumah mereka. Selama di pengungsian, mereka tidur beralaskan tikar dan terpal. Ada pula yang beristirahat malam di dalam tenda-tenda pemberian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Paniai dan Nabire telah menyalurkan bantuan makanan seperti beras dan mi instan. Di Gereja Katolik Salib Suci Paniai, warga membuat sembilan tungku api untuk mengolah bahan-bahan makanan itu.

Sebagian warga mengidap penyakit pernafasan dan mengalami luka-luka akibat perjalanan keluar dari Bibida. Pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Paniai, Otniel Mote, menyebut sejumlah pengungsi juga mengalami persoalan pada lambung.

“Karena mereka makan tidak seperti biasanya,” ujar Otniel.

BBC News Indonesia telah berulang kali menghubungi Penjabat Bupati Paniai, Martha Pigome. Namun dia tidak memberi jawaban apapun perihal sejauh mana pemerintah telah berupaya menghentikan konflik bersenjata di Paniai.

Marten Tenouye, anggota DPRD Paniai, membuat klaim telah menggelar berbagai dialog “untuk membuat Paniai nyaman”.

Dia berkata telah berbicara dengan para kepala kampung, pemuka agama, kaum intelektual, dan pejabat pemerintahan.

“Apa solusi untuk konflik bersenjata yang sekarang terus memanas di Paniai,” begitu BBC News Indonesia bertanya kepada Marten.

“TPNPB harus kembali ke daerah mereka, supaya Paniai aman,” kata Marten.

“Sebelum mereka datang ke tempat ini, Paniai aman. Tapi setelah mereka ada di negeri ini, terjadi berbagai penembakan,” ujarnya.

Sebby Sambom menolak tudingan bahwa TPNPB mengacaukan situasi Paniai dan mengorbankan warga sipil.

“Kami berjuang untuk rakyat Papua. Kami tidak pernah menebar teror kepada mereka,” kata Sebby.

“Tidak benar bahwa orang Papua takut kepada TPNPB. Itu narasi provokatif yang dibangun tentara dan polisi,” tuturnya.

Bagaimanapun, seorang warga Bibida berkata bahwa orang-orang di kampungnya takut pada setiap orang yang membawa senjata—aparat maupun milisi pro-kemerdekaan.

Namun pernyataan lebih spesifik dia katakan saat BBC News Indonesia bertanya, “situasi apa yang akan membuat Anda dan warga Bibida berani pulang ke kampung?”

“Kami mau pulang ke kampung kalau sudah aman. Artinya, aparat tidak lagi masuk ke kampung,” ujarnya.

Abeth You, wartawan di Nabire, berkontribusi untuk laporan ini.